Demi Selaraskan Pembangunan dan Anggaran, Bupati Bekasi Harus Perkuat Sinergi dengan Pemprov Jabar

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, H. Irpan Haeroni, SM saat reses 1 di Kantor Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

SUKATANI – Saat reses 1 di Kantor dLDesa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026)., Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Irpan Haeroni mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelaraskan program pembangunan dan penganggaran tahun 2027.

Menurut Irpan, sinkronisasi anggaran antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan berkesinambungan dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa hasil reses menjadi salah satu bahan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus mengawal usulan program pembangunan yang akan diperjuangkan pada tahun anggaran 2027.

Irpan menyebut, arah kebijakan pembangunan Jawa Barat pada 2027 akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas penting, terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Menurutnya, pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian daerah.

Dia pun mengingatkan penanganan jalan harus memperhatikan status kewenangannya, baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Sebab, masing-masing memiliki tanggung jawab pembiayaan, pembangunan, dan pemeliharaan yang berbeda.

“Memang kewenangan jalan provinsi dan jalan kabupaten berbeda. Namun, semuanya saling berkaitan. Kalau jalan provinsinya bagus, tetapi jalan kabupatennya rusak, tentu tidak akan maksimal dalam memperlancar mobilitas dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Irpan menilai diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lebih lanjut, Irpan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menginisiasi rapat akselerasi anggaran yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, forum tersebut penting untuk menyelaraskan program pembangunan melalui APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Bekasi.

Dia juga mengusulkan agar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi serta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bekasi dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

Irpan menilai kolaborasi antara eksekutif dan legislatif lintas tingkatan pemerintahan diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih terarah, sekaligus mempercepat realisasi pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Irpan menyayangkan belum adanya forum akselerasi anggaran seperti yang diharapkannya. Kondisi tersebut, menurut Irpan, perlu menjadi bahan evaluasi agar komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi semakin kuat.

Pada bagian akhir sambutannya, Irpan menekankan pentingnya keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah pembangunan.

Dia mengingatkan bahwa berbagai regulasi dan aturan pemerintahan pada dasarnya sudah tersedia. Persoalan utama adalah keberanian pemimpin dalam menerapkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kuncinya satu, seperti kata Pak Gubernur, Bupati Bekasi harus punya nyali. Harus berani menjadi bupati dalam mengambil kebijakan. Regulasi mah sudah pada hafal, tinggal berani atau tidak,” tegas Irpan.

Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar tidak hanya berorientasi pada penyusunan program, tetapi juga mampu membangun komunikasi lintas pemerintahan, memperkuat koordinasi anggaran, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, Irpan berharap berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi dapat diperjuangkan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga program pembangunan tahun 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ROS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*