Pengembang Kawasan Siap Pulihkan Akses Jalan dan Listrik Warga Kampung Nambo

Perwakilan perusahaan Budiyanto bersama bupati, sekda dan beberapa kepala dinas, saat mencari solusi warga yang berdampak dalam pembangunan kawasan industri.

SERANG BARU – Persoalan kemanusiaan dalam pengembangan kawasan industri di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian pemerintah setempat. Dalam pertemuan bersama pihak perusahaan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta agar akses listrik dan jalan bagi warga yang terdampak segera dipulihkan.

Budiyanto perwakilan pihak perusahaan menyatakan menerima arahan tersebut dan akan menyampaikannya kepada jajaran direksi untuk ditindaklanjuti. Namun, perusahaan juga meminta adanya komunikasi dan musyawarah dengan keluarga pemilik lahan yang menjadi persoalan dalam rencana pengembangan kawasan industri tersebut.

“Secara administratif, sejumlah tahapan terkait penataan kawasan telah dilakukan, termasuk pembongkaran atau pengalihan jalan serta relokasi masjid. Namun persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini bukan semata-mata aspek administrasi, melainkan dampak kemanusiaan yang dirasakan keluarga yang masih bertahan di Kampung Nambo,” terang Budiyanto, Jumat (20/11/2026).

Pihak perusahaan meminta keluarga pemilik lahan seluas 9.427 meter persegi menyampaikan surat pernyataan apabila memang tidak bersedia menjual tanahnya. Surat tersebut, menurut perusahaan, akan menjadi dasar untuk menghentikan rencana pembebasan lahan pada bidang tersebut sekaligus melakukan revisi terhadap rencana penataan kawasan (site plan).

“Kami menawarkan kompensasi kepada pemilik lahan, sebesar Rp1 juta per meter persegi, disertai tanah pengganti dengan luas yang sama, yakni 9.427 meter persegi di lokasi yang diklaim lebih strategis,” ucapnya.

Dengan skema tersebut, pemilik lahan berpotensi memperoleh uang kompensasi sebesar Rp9,427 miliar sekaligus tanah pengganti seluas 9.427 meter persegi.

Perusahaan juga mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan insan pers membantu membuka komunikasi antara kedua belah pihak. Perusahaan menyatakan akan memberikan insentif kepada pihak yang berhasil membantu tercapainya kesepakatan.

Meski demikian, tawaran tersebut belum dapat dianggap sebagai kesepakatan karena keputusan tetap berada pada pemilik lahan.

Selain membahas persoalan lahan, perwakilan perusahaan juga memaparkan potensi ekonomi dari pengembangan kawasan industri tersebut.

Menurut keterangannya, kawasan industri fase pertama memiliki luas sekitar 120 hektare dan telah menampung kurang lebih 100 pabrik. Sementara pengembangan fase berikutnya diproyeksikan membuka peluang pembangunan sekitar 100 hingga 150 pabrik.

Perusahaan memperkirakan, apabila setiap pabrik membutuhkan sekitar 100 tenaga kerja, pengembangan tersebut berpotensi membuka kesempatan kerja bagi 10.000 hingga 15.000 orang.

“Angka tersebut merupakan proyeksi perusahaan dan realisasinya bergantung pada pelaksanaan investasi serta kebutuhan tenaga kerja masing-masing industri,” terangnya.

Sebelumnya, persoalan Kampung Nambo menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai terputusnya akses jalan dan aliran listrik bagi warga yang masih bertahan di tengah pengembangan kawasan industri.

Sejumlah media lokal melaporkan bahwa warga mengalami kesulitan mobilitas setelah pengerjaan saluran dan penataan lahan memutus akses menuju permukiman. Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pemerintah turun tangan mencari penyelesaian.

Di sisi lain, perwakilan pengembang sebelumnya menjelaskan bahwa penataan jalan dan jaringan listrik merupakan bagian dari proses sterilisasi aset kawasan industri. Pengembang juga menyebut telah menawarkan kompensasi kepada pemilik lahan yang belum mencapai kesepakatan.

Pertemuan yang melibatkan Bupati Bekasi, DPRD, aparatur pemerintah daerah, dan pihak perusahaan diharapkan menjadi langkah untuk mempertemukan kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat.

Persoalan pengembangan kawasan industri di Desa Nagasari menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berlandaskan kelengkapan administrasi dan kepentingan investasi. Hak masyarakat atas tempat tinggal, akses jalan, listrik, serta kehidupan yang layak juga harus menjadi perhatian.

Arahan Bupati Bekasi agar akses jalan dan listrik dipulihkan menjadi poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti perusahaan.

Di sisi lain, komunikasi mengenai pembebasan lahan harus tetap mengedepankan kesukarelaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keputusan pemilik tanah.

Potensi investasi dan pembukaan lapangan kerja memang penting bagi Kabupaten Bekasi. Namun, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak diukur hanya dari luas kawasan industri, jumlah pabrik, atau besarnya investasi, melainkan juga dari kemampuan semua pihak memastikan masyarakat yang terdampak tidak kehilangan hak-hak dasarnya.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan Kampung Nambo diharapkan tidak berhenti pada pertemuan dan pernyataan komitmen, tetapi diwujudkan melalui pemulihan akses warga serta kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak. (ROS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*