SERANG BARU – Berawal dari keprihatinan akan maraknya praktek money politics atau politik uang jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi 2017, sejumlah warga di RT 09/10 Perumahan Mega Regency, Kecamatan Serang Baru, menyatakan perang terhadap politik uang.
Aksi penolakan terhadap politik uang ini diserukan warga dengan memasang sebuah spanduk yang dibentangkan di depan gang perumahan. Spanduk tersebut bertuliskan “Maaf Anda Memasuki Wilayah No Money Politics”.
Salah seorang warga setempat, Supriadi, mengatakan bahwa spanduk yang dipasang didanai dari kas RT. Menurutnya, sejak dulu warga di lokasi tersebut sudah terbiasa untuk menolak politik uang. Dia pun berharap, hal yang sama dapat dilakukan di daerah lainnya. “Biar jadi contoh buat yang lain, kalau kita sih memang dari dulu seperti itu jadi nggak aneh,” tandasnya, Rabu (14/12).
Salah seorang pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi, mengaku sangat mendukung gerakan yang dilakukan warga RT 09/10 Perumahan Mega Regency itu. Dikatakan olehnya, ini adalah bentuk kepedulian warga agar tidak ada praktek jual beli suara saat Pilkada. Ia pun mengaku akan mensosialisasikan hal ini ke warga di lingkungan tempat tinggalnya.
“Gerakan ini sangat baik dan saya sangat setuju. Ini penting biar Pilkada nanti tetap berjalan dengan damai dan bersih,” singkatnya sambil berlalu.
Menyikapi praktek money politic, Calon Bupati Bekasi dari jalur independen, Obon Tabroni mengatakan kalau masyarakat saat ini sudah cerdas.
“Mungkin masih akan ada pihak yang menggunakan cara-cara itu. Tapi saya percaya, orang Bekasi sudah cerdas. Masyarakat sudah kapok dengan hal seperti itu. Udah bukan zamannya lagi lah,” kata Obon, Rabu (14/12).
Ia pun meyakini bahwa masyarakat tidak akan menjual masa depan Kabupaten Bekasi dengan harga Rp. 50 ribu atau Rp. 100 ribu. “Kebijakan Bupati itu kan bisa berpengaruh bukan hanya pada masa 5 tahun jabatannya. Tapi bisa lebih panjang dari itu. Misal kalau kebijakan pembangunan hari ini asal-asalan. Dampaknya bukan hanya 5 tahun di masa menjabat. Tapi juga bagi masa depan generasi kita. Bisa banjir lah, macet di mana-mana. Jadi, terlalu murah kalau masa depan Bekasi harus dijual dengan harga ratusan ribu perak,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Pipit Haryanti, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Pendidikan yang juga tim pemenangan pasangan nomor urut 1, Meliana Kartika Kadir- Abdul Kholik (Menarik). Menurutnya dengan adanya kesadaran dari masyarakat terkait penolakan dan perlawanan terhadap praktik money politic di Pilkada Bekasi menjadi sebuah pertanda baik terhadap demokrasi di Kabupaten Bekasi.
“Itu bukti nyata bahwa masyarakat Bekasi tidak pragmatis. Menurut saya ini kemajuan hebat dalam demokrasi di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.(ONE)
Leave a Reply