CIKARANG PUSAT – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera-KPP) Kabupaten Bekasi, bakal canangkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal itu guna menata kawasan kumuh yang ada, khususnya di daerah perkotaan.
Kepala Dispera-KPP Kabupaten Bekasi, Jamaludin mengungkapkan, program Kotaku baru dibentuk pada tahun ini. Saat ini, pemerintah daerah masih menggodok Detail Engineering Design (DED) dalam pengerjaan program itu. Tujuannya, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan.
“DED tersebut nantinya menjadi pedoman dalam pengerjaan kontruksi, sehingga potensi kesalahan dalam pengerjaan bisa dihindari,” ucapnya, Rabu (15/3).
Jamaludin memperkirakan, biaya yang dibutuhkan dalam program ini bisa mencapai Rp. 1 triliun lebih. Namun, program Kotaku dilakukan secara bertahap, selama lima tahun kepemimpinan Bupati Bekasi, Neneng Yasin. “Untuk tahun depan, kita belum bisa menjabarkan detail anggarannya karena masih dalam penyusunan DED,” ungkapnya.
Meski baru diprogramkan, namun ia membantah anggapan pemerintah daerah lambat dalam memperbaiki infrastruktur di wilayahnya. Dia berdalih, selama ini perbaikan infrastruktur telah dilakukan, namun masih secara parsial, sehingga apa yang telah diperbuat cenderung tidak membawa perubahan banyak terhadap lingkungannya.
Dia mencontohkan, dalam waktu tertentu pemerintah hanya fokus terhadap pembenahan sistem drainase tanpa diiringi dengan perbaikan jalan lingkungan. Lambat laun, sistem drainase memburuk karena sanitasi masyarakat setempat juga tidak terjaga dengan baik. Atas dasar itu, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah tidak terlihat secara realistis.
“Belajar dari pengalaman itu, makanya sekarang kita fokuskan menata desa di seluruh sistemnya yaitu drainase, jalan lingkungan dan merenovasi rumah warga. Sehingga penataan yang dilakukan pemerintah terlihat jelas dan dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti menilai, sudah sepatutnya pemerintah menggagas program Kotaku di wilayah setempat. Dia menganggap, masih banyak desa di Kabupaten Bekasi yang terlihat kumuh, sehingga jauh dari nilai kelayakan. “Program ini cukup mendesak, mengingat masih ada wilayah kumuh di Kabupaten Bekasi,” kata Jejen.
Jejen mengungkapkan, perbaikan infrastruktur juga harus diiringi dengan nilai budaya yang baik di kalangan masyarakat, sehingga mereka mau menjaga lingkungannya. Dia menilai, hal yang paling sulit adalah mengubah budaya masyarakat dari yang awalnya acuh, menjadi perhatian terhadap lingkungan.
“Mungkin kalau perbaikan infrastruktur kita masih bisa lakukan dengan APBD, tapi rendahnya perilaku masyarakat terhadap lingkungan itu yang sulit diubah. Untuk itu, pemerintah juga harus gencar mengingatkan ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan,” tutupnya.
Program Kotaku merupakan jawaban atas permasalahan wilayah kumuh, terutama yang ada di wilayah perkotaan di Kabupaten Bekasi. Data Dispera Kabupaten Bekasi menyebut, 21 Desa di 7 Kecamatan se Kabupaten Bekasi, dalam keadaan kumuh. Diantaranya, Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Babelan, Tambun Utara dan Tambun Selatan. Dengan adanya program Kotaku, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan diatas.(ONE)
Leave a Reply