CIKARANG PUSAT - Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi dinilai bobrok. Sebab, meski telah memasuki pertengahan tahun, penyerapan anggaran di Dinas PUPR baru 0,9 persen dari total Rp. 1,036 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti, mengatakan, penyerapan APBD 2017 merupakan yang terendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga pertengahan tahun, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang minim menyerap anggaran, dimana Dinas PUPR merupakan yang terparah.
“Porsi mereka (PUPR) terbesar dibanding OPD lain. 1 triliun lebih yang kami gol kan, tapi sudah pertengahan tahun baru 1 persen saja yang terserap. Terus pertanyaannya, kapan mereka mau lakukan kegiatan? Benar-benar parah dinas ini, mungkin karena pejabatnya banyak yang buron, makanya pekerjaan pada terbengkalai,” tegasnya.
Padahal kata dia, pihaknya selalu memberi peringatan setiap tahunnya, melalui rekomendasi ke pemerintah daerah, soal penyerapan anggaran. Karena, Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang dihasilkan tahun sebelumnya cukup tinggi dan berdampak pada pemberian DAU dan DAK.
“Seharusnya menjadi pembelajaran. Dinas pengguna anggaran besar tidak main-main dengan penyerapan anggaran atau ada kepentingan disini, sehingga penyerapannya lemah,” cetusnya.
Terpisah, Direktur Centre for Budgeting Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai, rendahnya penyerapan pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi membuktikan OPD ini malas bekerja. “Jangan lelang itu selalu dijadikan alasan. Harusnya dipercepat, kan DPA sudah disusun dan rencana kegiatannya juga sudah ada. Kalau seperti ini, tentunya tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang menginginkan percepatan pembangunan. Seharusnya, daerah itu mendukung dengan pembangunan dari APBD nya,” ucapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, mengakui, hingga 31 Mei 2017, belanja tidak langsung yang sudah diserap, baru mencapai 20 persen. Sedangkan untuk belanja langsung, 9 persen.
Dari sekian banyak OPD, hanya Dinas PUPR yang paling rendah penyerapannya, yakni 0,9 persen dari Rp. 1,036 triliun. “Banyak pekerjaan yang belum dilelang, alasannya itu cuma ada beberapa aja, makanya belum maksimal penyerapannya. Tapi kita sebenarnya sudah menyurati mereka untuk mengingatkan,” kata dia.
Juhandi khawatir, pada akhir tahun nanti akan muncul angka Silpa yang relatif besar. Karena penyerapan anggaran masih minim hingga pertengahan tahun ini. Terlebih, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembahasan untuk APBD Perubahan. “Jadi kalau kita sih cepat penyerapan dengan sesuai rencana kegiatan yang sudah disusun dalam DPA itu lebih bagus. Jangan sampai seperti tahun lalu, penyerapan sudah 100 persen tapi fisiknya masih ada yang dikerjakan. Kan tidak baik juga itu,” tandasnya.(ONE)
Leave a Reply