CIKARANG PUSAT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 400 miliar lebih untuk perbaikan ratusan sekolah rusak, mulai dari tingkat SD hingga SMP. Selain perbaikan, anggaran itu juga untuk pengadaan meubeler sekolah.
“Perbaikan sekolah maupun pengadaan meubeler di setiap sekolah sudah mulai kita laksanakan tahapannya,” kata Sekretaris Dinas PUPR, Henry Lincoln.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dari total 702 SD, saat ini masih kekurangan sekitar 34.000 bangku dan meja. Sementara, ruang kelas yang rusak terbanyak, berada pada jenjang SD, yakni sebanyak 5.279 ruang kelas. Disusul jenjang SMP, sebanyak 2.165 ruang kelas.
Selebihnya, berada di jenjang SMK, yakni sebanyak 901 ruang kelas, SMA 491 ruang kelas dan pada jenjang SLB, jumlah ruang kelas rusak mencapai 65 ruang kelas. Sedangkan, jumlah ruang kelas yang dinyatakan rusak ringan, mencapai 6.807 ruang kelas.
Sedangkan ruang kelas dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat, masing-masing mencapai 706 ruang kelas rusak sedang dan 1.388 ruang kelas rusak berat.
“Jumlah ruang kelas rusak ini sudah digabungkan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta milik yayasan dan masyarakat,” ucapnya.
Sedangkan, jumlah ruang kelas yang kondisinya dinyatakan baik di Kabupaten Bekasi, sebanyak 4.107 ruang kelas. Hingga saat ini, jumlah sekolah di Kabupaten Bekasi mencapai 1.478 satuan pendidikan. Terdiri dari 860 sekolah negeri dan 618 sekolah swasta yang tersebar di 23 Kecamatan.
Henry menambahkan, anggaran pendidikan sebesar Rp. 400 miliar itu akan dipergunakan untuk sejumlah kegiatan. Salah satunya, perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
“Selain infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan pendukungnya menjadi prioritas kami,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno menambahkan, persoalan infrastruktur perbaikan ini memang sudah harus dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah.
“Karena kebutuhannya sangat mendesak, selain untuk kebutuhan infrastruktur jalan, pendidikan juga harus diprioritaskan,” tegasnya.
Setiap tahun, kata dia, alokasi pendidikan memang dialokasikan besar dengan porsi kedua dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, kondisi keterbatasan anggaran dan jumlah sekolah rusak yang banyak, perbaikan sarana dan prasarana pendukungnya harus dilakukan secara bertahap.
Menurut dia, sarana dan prasarana sekolah memegang peranan penting bagi kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar.
“Namun di Kabupaten Bekasi, sejumlah sarana dan prasarana belum terlengkapi, bahkan banyak diantaranya yang kondisinya sangat memprihatinkan,” pungkasnya. (ADV/ONE)
Leave a Reply