BEKASI SELATAN – Penghargaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pada hari peringatan HAM ke 68, dinilai salah alamat dan sangat tidak tepat sasaran. Pasalnya, politikus Golkar tersebut dianggap telah melakukan penistaan HAM kepada warganya.
Hal itu dibeberkan Aktivis 98, Anton Aritonang, Sabtu (16/12). Anton menyebut penghargaan sebagai ‘kota peduli’ yang disematkan untuk Kota Bekasi, sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Salah satu bukti nyata, papar Anton, yakni penelantaran atas warga korban gusuran Kampung Poncol, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, oleh Wali Kota, yang telah berlangsung selama satu tahun dua bulan.
“Rahmat Effendi alias Pepen, politikus Golkar si penista manusia, tidak pantas menjadi Wali Kota Bekasi dan mendapatkan penghargaan itu,” tegasnya.
Lebih parah lagi, kata dia,penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden Jokowi yang turut hadir dalam acara yang digagas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tersebut. Ia menilai, hal itu secara tidak langsung akan menggiring opini masyarakat yang menganggap Jokowi pro terhadap sang penista HAM.
“Sangat buruk sekali presiden, rakyat tertindas, Jokowi malah berikan penghargaan itu kepada Wali Kota Bekasi dan menerima penghargaan itu. Rahmat Effendi menistakan manusia,” tutupnya.(ZAL)
Leave a Reply