BEKASI SELATAN – PDI Perjuangan Kota Bekasi nyaris dipastikan tidak mengusung kader internal dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. Tampil sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 dengan perolehan 12 kursi di DPRD, moncong putih justru lebih memilih mendukung Tri Adhianto, birokrat yang sekarang sudah bersalin baju menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) nomor 1002.0005688.030170.1.17 partai untuk menjadi calon wakil Rahmat Effendi (Petahana) dari Golkar.
Nama Sekretaris Jendral (Sekjend) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto lantas disebut-sebut menjadi biang keladi di balik keputusan kontroversi tersebut. Kader menuding, Hasto telah menjual PDI Perjuangan ke Petahana.
“Pak Hasto sudah tidak benar jika memberikan dukungan kepada Tri Adihanto birokrat yang sudah ber-KTA PAN untuk berpasangan dengan Rahmat Effendi di Pilkada Kota Bekasi,” ujar Kader Senior yang pernah menjabat sebagai Koordinator Kecamatan PDI Perjuangan di tahun 1997 atau era awal partai terbentuk, Uyun Saeful Yunus, dalam siaran presnya, Minggu (7/1).
Uyun menduga kuat, Hasto sebagai salah satu pengambil keputusan di partai sudah menjual partai dengan perolehan 12 kursi kepada Tri Adhianto.
“Sebagai seorang Sekjend partai Pak Hasto sudah tidak wajar dalam keputusan ini. Dan ini jelas membuat kecewa seluruh kader partai,” kata dia.
Sebagai partai pemenang Pileg 2014, menurut Uyun, semestinya partai bisa mencalonkan kadernya sendiri. Sebab, ia yakin betul PDI Perjuangan bisa menang melawan petahana.
“Saya yakin sekali kok, kalau partai bisa menang melawan petahana dengan potensi soliditas kader dan basis massa partai,” kata dia.
Uyun mengatakan, keputusan memberikan rekomendasi ke orang luar partai, jelas bukan watak dari PDI Perjuangan. Artinya kata dia, PDI Perjuangan sudah menyimpang jauh.
“Di mana watak kerakyatannya? PDI Perjuangan ini partai wong cilik, bukan partai pemburu kekuasaan. Sudah seharusnya PDI Perjuangan menurunkan kader-kadernya dalam setiap hajatan politik. Karena kader terbaik partai pastilah mereka yang punya jiwa kerakyatan yang tau apa maunya rakyat,” jelasnya.
Apalagi, sudah jelas bahwa seorang Tri Adhianto adalah sosok yang tidak mandiri. Ia merupakan anak buah Rahmat Effendi, yang selama ini terlibat aktif menjalankan kebijakan tentang pembangunan sebagai kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air di bawah kendali Rahmat Effendi.
Yang mana menurut Uyun, banyak kebijakan pembangunan di Kota Bekasi yang tidak berpihak kepada wong cilik.
“Lihat penggusuran di Kota Bekasi, apakah itu memihak wong cilik. Di sana Tri Adhianto berperan menjalankan kebijakan bosnya,” kecam Uyun.
Belum lagi, Tri Adihanto sebagai birokrat yang memimpin salah satu instansi basah, diduga kuat bukan figur birokrat yang bersih.
“Instansi yang dia pimpin itu instansi paling kotor. Bukan instansi bersih, banyak praktik korupsi di sana,” kata dia.
Uyun berharap, kebijakan partai masih bisa dievaluasi dan ditarik kembali. Jelang pendaftaran, ia meminta agar PDI Perjuangan tetap mengusung kader sendiri. Apalagi, PDI Perjuangan memiliki banyak kader potensial.
“Jalankan saja mekanisme yang ada. Kita sudah buka penjaringan. Ya ambil saja figur yang sudah ikut penjaringan. Ambil figur yang memang diingkan rakyat dan kader,” tutupnya. (GUN)
Leave a Reply