SUKATANI – Panitia Pengisian BPD dan Panitia Pilkades Sukadarma diduga sudah diatur dan sangat kental muatan politik untuk kepentingan calon tertentu, bahkan informasi untuk masyarakat terkesan tertutup, baik regulasi dari awal pembentukan panitia Pengisian BPD maupun rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar secara serentak di tahun 2018 ini.
Tokoh pemuda Desa Sukadarma yang juga Humas LSM GMBI Kabupaten Bekasi,Moch Eka Noviandi sangat prihatin terhadap persoalan kepanitiaan Pengisian BPD Sukadarma yang terkesan tertutup bagi umum.
Mirisnya lagi, ungkap Eka Noviandi, kepanitiaan sudah terbentuk tanpa diketahui publik. Ia pun menduga yang mengisi kepanitiaan tersebut hanya orang-orang titipan calon tertentu yang akan kembali ikut bertarung dalam Pilkades nanti.
Strategi awalnya dengan memuluskan rencana menempatkan orang-orang kepercayaan calon di kepengurusan BPD yang baru.
“Sangat bahaya kalau dibiarkan seperti ini, gimana mau ngasih contoh ke masyarakat untuk menerapkan demokrasi secara terbuka jika diawali dengan pembentukan kepanitiaan tanpa diketahui masyarakat umum,” tegasnya, Rabu (28/3).
Jika hal ini dibiarkan berlaurut, papar dia, akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi panitia tersebut. Pasalnya, pembiaran upaya menguntungan salah satu pihak akan memicu konflik baru di masyarakat.
“Saya minta Camat Sukatani agar bertindak tegas dan memberikan pembinaan serta pengawasan secara serius agar persoalan di Desa Sukadarma ke depannya bisa kondusif dan terjaga netralisasinya sebagai panitia pengisian BPD maupun panitia Pilkades nantinya, “ujarnya.
Eka Noviandi juga mengajak semua elemen masyarakat setempat untuk mengawasi dan melaporkan setiap adanya dugaan potensi kecurangan. Hal ini, kata dia, guna mewujudkan Pilkades yang demokratis, jujur dan adil, sehingga bisa menghasilkan calon pemimpin desa yang berkualitas dan punya jiwa peduli dalam rangka memajukan desa serta masyarakatnya.
Camat Sukatani, Bennie Yulianto saat ditemui di ruangan kerjanya, berjanji akan melakukan komunikasi dan membahas persoalan pembentukan panitia BPD maupun pilkades yang mengacu kepada mekanisme aturan yang sudah ditetapkan.
Camat pun meminta semua elemen untuk mengedepankan keterbukaan publik, sehingga ada nilai kepercayaan masyarakat, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Nanti kita bahas di rapat minggon agar semuanya sesuai aturan terkait hal itu,” tutupnya. (RED)
Leave a Reply