CIKARANG UTARA-DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Gelar Rapat Pleno Diperluas dalam rangka membahas pelaksanaan Musda ke X Tahun 2019.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, dalam rapat pleno diperluas yang dihadiri pengurus DPD dan pengurus kecamatan dibahas soal pengusulan pelaksanaan Musda.
“Tadi dalam rapat itu akan diusulkan kepada DPP Golkar terkait Musda ataupun Musdalub. Rencananya usulannya sih permohonannya tanggal 14 September 2019,”ungkapnya di Hotel Cellecton, Kecamatan Cikarang Utara, Selasa (03/09/2019).
Namun Eka menekankan, usulan tanggal tersebut masih belum dapat dipastikan apakah dapat diterima atau ditolak oleh DPP Partai Golkar.
“Tapi semuanya nanti diserahkan ke DPP, kebijakan itu apakah berupa rekomendasi. Apakah isinya minta dipercepat atau bisa lebih lambat dan itu bisa saja terjadi,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa ada dua mekanisme untuk penyelenggaraan Musda, yang pertama adalah Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Agenda itu tetap harus mendapat izin dari DPP Partai Golkar.
“Ada titik lemah, dimana Musdalub hanya menghabiskan masa jabatan sampai bulan Mei 2020, artinya kepemimpinan hanya sampai 6 bulan saja,”kata dia.
Untuk mekanisme yang kedua adalah Musyawarah Daerah (Musda), harus berdasarkan persetujuan DPP. Hingga hari ini Musda adalah untuk meminta pertimbangan. Dan ada keuntungan karena masa jabatannya 5 tahun.
“Hari Kamis kita akan berkirim surat ke DPP untuk meminta pertimbangan, mana yang disetujui. Harus Musda aja atau Musdalub. Sebab,Musdalub masa kepemimpinan hanya 6 bulan. Kalau Musda kan untuk kepemimpinan 5 Tahun ke depan,”tutup dia.(DEJ)
Leave a Reply