BEKASI BARAT-Peringatan Hari Antikorupsi se dunia (HAKS) yang jatuh pada tanggal 9 November 2019 diwarnai aksi unjuk rasa oleh aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) di depan Gedung Kejari Kota Bekasi, Jalan Jend Sudirman, Kranji, Bekasi Barat.
Demonstrasi yang diikuti oleh puluhan peserta aksi tersebut, menuntut Kejari Kota Bekasi UIsebagai salah satu lembaga penegak hukum agar lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi juga nepotisme.
“Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus ada tindakan preventif atau non penal dan juga tindakan pemberantasan (repressif) atau penal dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila juga UU Dasar 1945,” ujar Zainudin, Korlap Aksi saat berorasi di depan kantor Kejari Kota Bekasi
Dalam orasinya, Zainudin juga mendesak Kejari Kota Bekasi untuk segera memproses seluruh dugaan korupsi yang dilaporkan dan ditangani Kejari Kota Bekasi agar jelas dan tegas status hukumnya, dan dilakukan pers confrence atau pernyataan terbuka sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi Kejati dan opini hukum sesat.
Diantaranya, dugaan kasus korupsi Stadion Mini Pondokgede, dugaan korupsi pembangunan Mako Satpol PP, dugaan korupsi dana hibah Organda Kota Bekasi, dugaan korupsi dana hibah KNPI Kota Bekasi, dugaan Korupsi pembangunan folder air di irigasi Danita dan folder air Aren Jaya, dugaan penyalahgunaan wewenang eks Camat Pondokgede berinisial M dalam kasus pemalsuan Akte Jual Beli (AJB) tanah, kelanjutan dugaan mark up harga tanah perluasan TPA Sumur Batu, dugaan korupsi alat penyandang Dishabilitas oleh Dinsos Kota Bekasi, dugaan korupsi pembangunan kantor Dishub yang mangkrak.
“Kami akan terus turun ke jalan sampai kasus korupsi ini tuntas, targetnya sampai dipenjarakan, karena korupsi ini bahaya laten buat seluruh masyarakat, kesenjangan hidup, ketidakadilan, kemiskinan dan pembodohan itu terjadi karena anggaran yang seharusnya di alokasikan dikorupsi. Lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab, harus masif bahkan harus refresif,” tukasnya.
Di akhir orasi penyampaian tuntutan, massa pendemo kemudian menyerahkan replika gedung kejaksaan dari kertas, dan mobil-mobilan yang diterima Kasi Intel Kejari Lukman Hakim, sebagai simbol pemberian pemerintah kepada Kejari Kota Bekasi.
Usai menerima para pengunjuk rasa, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Lukman Hakim mengatakan, dalam penanganan kasus semua ada tahapanya dan sudah ada targetnya.
“Kita semua kan mitra,masyarakat mitra, mahasiswa mitra, rekan-rekan mitra (pers),jadi pemerhati dan yang membantu kinerja kejaksaan salah satunya itu. Untuk penyeimbang,” pungkasnya (RAN)
Leave a Reply