CIKARANG PUSAT-Gonjang ganjing menjelang dilaksankannya Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (Musda KNPI) Kabupaten Bekasi pada bulan ini, semakin heboh dan jadi perhatian publik. Akibatnya ada faksi dalam tubuh organisasi kepemudaan tersebut.
Dari berbagai informasi yang dihimpun, faksi itu bernama Forum Dewan Pengurus Kecamatan (DPK). Seperti diketahui, dalam berbagai pemberitaan di media online. Keberadaan Forum DPK itu diilontarkan oleh PK KNPI Tambun Utara, Gunadi.
Menurutnya, landasan atau dasarnya Musyawarah Kecamatan (Muscam) versi Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kabupaten Bekasi itu apa ?. Sebab,kata dia, dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang (21-02-2019) lalu tidak ada kata kesepakatan bahwa PK itu harus Muscam.
“Bagaimana ceritanya harus Muscam, sementara legalitas Surat Keputusan (SK) kami sebagai PK akan berakhir tahun 2021,”ungkap Gunadi.
“Untuk itu, kami menolak rencana Musda yang akan digelar MPI bulan ini, dan kami juga mendesak DPD KNPI Jawa Barat untuk segera ambil sikap dan langkah yakni menunjuk karakteker,” lanjut Gunadi.
Hal senada juga dikatakan “pentolan” PK KNPI Serang Baru, Abad Abdullah, SE. Menurutnya, langkah MPI di bawah “komando” Rahmat Damanhuri “melenceng” dari hasil keputusan Rapimda.
“Apapun alasannya, ketika Rapimda itu berlangsung, saya adalah salah satu pimpinan sidang. Jadi saya mengetahui betul intinya,” ujar Abad.
Dijelaskannya, berlarutnya waktu pelaksanaan Musda diakibatkan ada “drama” yang dimainkan oknum MPI. Karena itu, papar dia, wajar jika sekarang ini terjadi kegaduhan dan timbul faksi-faksi dari beberapa PK dan OKP.
Diungkap Abad, gaduh dan timbulnya faksi itu berawal dari oknum MPI yang mengangkangi aturan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapimda, namun dibahas dan dirubah lagi di kantor Sekretariat KNPI Kabupaten Bekasi.
“Hasil kesepakatan dalam Rapimda itu adalah menggelar atau melaksankan Musda paling lambat 3 bulan setelah dilaksanakan Rapimda dan tidak ada Muscam PK,” tuturnya.
Masih kata Abad, namun kenapa selang beberapa minggu kemudian, ada undangan rapat dari MPI yang ditujukan kepada semua PK dengan agenda rapat persiapan Musda.Tetapi di tengah jalan, agenda dan materi rapat itu berubah menjadi pembahasan agenda Muscam yang mana MPI membuat aturan baru dan seakan-akan rapat tersebut menganulir hasil kesepakatan dan keputusan di Rapimda.
Ketika hal itu diprotes, dengan entengnya MPI menjawab bahwa Muscam itu instruksi dari DPD KNPI Jawa Barat. Namun ketika peserta rapat menanyakan legalitas kertas instruksi dimaksud, untuk diperlihatkan, ternyata tidak ada.
“Bagaimana ceritanya, kita ini organisasi resmi tempat kumpulnya intelektual muda. Yang namanya instruksi itu ada hitam – putihnya, bukan lisan tapi ada tulisan,” tandas Abad.
Disinggung kabar yang beredar bahwa akhir bulan ini akan dilaksanakan Musda, Abad menpersilakan saja, dan pihaknya pun punya hak.
“Intinya, pertama, jika kita parkir kendaraan di tempat hajatan, bayar. Apalagi Musda. Kedua, ada informasi dari DPD KNPI Jawa Barat yang telah dipelintir di sini dan itu kita dapatkan informasinya langsung dari DPD KNPI Jawa Barat,” ujarnya.
“Yang namanya bangke. Ditutup seperti apa pun, tetap aja aromanya akan tercium. Aroma itu lah yang dapat menghentikan rencana kotor dari oknum yang punya kepentingan,” imbuh Abad.
Untuk itu, sambung dia,atas nama Forum DPK, pihaknya menolak rencana Musda tanggal 20 Febuari 2020 versi hasil rapat MPI di kantor Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Bekas. Dengan alasan karena legalistas atau SK kepengurusan KNPI Kecamatan yang terpilih pada Muscam versi MPI itu ditanda tangani oleh siapa ?. Sebab hal itu adalah syarat untuk menjadi peserta di Musda.
Selain dasar penolakan tersebut, pihaknya juga menilai ada “drama” yang akan dimainkan MPI terhadap balon atau calon yang diusung, di mana nantinya jika kandidat itu terpilih bakal dijadikan “wayang” dalam memberikan warna politik seolah- olah dinamis padahal oportunis.
Untuk itu, kata Abad, kepada PK dan OKP yang tergabung dalan forum ini diimbau untuk menjaga nama baik dan marwah organisasi. Sebab ini adalah organisasi kepemudaan, di mana dalam organisasi inilah lahirnya bakal calon pemimpin di masa depan.
“Untuk para senior atau yang tua-tua, jadilah penonton yang baik dan jangan ikut terjun langsung di arena gelanggang ini,”pungkasnya.
Asep Saeful Anwar, mantan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bekasi periode 2015 – 2018 ketika dikonfirmasi terkait adanya gerakan yang dilakukan forum DPK, mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja sepanjang mengikuti aturan main dan rambu rambu organisasi yang ada dalam AD/ART KNPI.
Menurutnya, secara pribadi sangat mengapresiasi dan mendukung langkah yang ditempuh oleh forum tersebut. Alasannya, karena dalam Rapimda dirinya hadir dan tidak ada kesepakatan bahwa PK itu harus Muscam.
“Memang benar. Paska Rapimda itu, terbentur dengan suasana politik nasional. Oleh sebab itu tertunda waktu buat Musda,” kata Asep.
Ditanya soal gelaran Muscam, menurutnya, kuat dugaan mengandung kepentingan sebagian oknum yang memanfaatkan kegiatan tersebut, sebab Muscam itu tidak gratis.
Bicara sebagai mantan Sekjen KNPI Kabupaten Bekasi, sebetulnya dirinya sangat kecewa dengan langkah Ketua MPI dalam menjalankan organisasi.
“Harusnya MPI itu konsisten sebab pemegang mandat. Terlebih dalam klausul putusan sidang komisi pada Rapimda itu tidak ada keputusan terkait gelar Muscam. Namun kenapa semua PK diwajibkan untuk Muscam,” tandasnya.
Demi menjaga nama baik dan marwah organisasi, Asep juga berharap kepada pengurus DPD KNPI Jawa Barat agar segera mengambil sikap atas kegaduhan di tubuh KNPI Kabupaten Bekasi.
“Paling tidak secepatnya ada karakteker agar kegaduhan ini tidak berkepanjangan,” ujarnya mengakhiri.(TIM)
Leave a Reply