Pungutan Sudah Berlangsung 3 Tahun Belum Melapor, Komite SD Negeri Aren Jaya XIV Berkilah Begini

Ilustrasi (foto:ist).

BEKASI TIMUR – Terkait pemungutan uang kepada siswa didik untuk pembayaran listrik Air Conditoner (AC) di SD Negeri Aren Jaya XIV, komite sekolah mengaku belum melaporkan kegiatan.

“Kita memang tidak melaporkan itu, karena itu kesepakatan orang tua. Jadi sudah berjalan selama tiga tahun, baru ada kejadian seperti ini (dipertanyakan awak media),” kata Yakub, Sekretaris dengan didampingi Ketua Komite, Selasa (14/06/2022) lalu.

Seperti yang diketahui dalam Permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Pasal 9 butir satu (1) berbunyi, komite sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

Terkait hal tersebut, Ketua dan Sekretaris Komite di SD Negeri Aren Jaya XIV menyatakan tidak mengetahui tentang adanya Dewan Pendidikan (DP).

Sebagaimana diketahui, Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di wilayah kabupaten/kota.

“Sampai hari ini semenjak Dewan Pendidikan itu terbentuk kami berdua tidak pernah dihubungi sama DP, dan kami tidak pernah tau kantor DP Kota Bekasi itu ada di mana. Kami tidak pernah tau karena kami tidak pernah dihubungi (Dewan Pendidikan – red),” ujarnya.

Kemudian, pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah telah mengisyaratkan bahwa komite sekolah bertugas menggalang dana, termasuk sumberdaya pendidikan dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif  (pasal 3 butir 1 huruf (b).

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, komite sekolah memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan penggalangan dana dan sumberdaya pendidikan haruslah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan (pasal 10, butir 2).

Perihal penggalangan dana tersebut, komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui pihak sekolah. Kegunaan hasil penggalangan dana, sebagaimana pasal 10, butir 5, antara lain; (1). Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, (2). Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan. (3). Pengembangan sarana prasarana dan (4). Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah.

Diketahui, penyelenggaraan pendidikan di sekolah dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masyarakat, termasuk melalui dana BOS untuk kegiatan tertentu seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*