BEKASI TIMUR- Kepala Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Bekasi, Hanan Tarya diminta untuk bertanggungjawab atas ulah anak buahnya berinsial RS yang diduga telah berperan sebagai calo dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Online tahun ajaran 2022-2023 lantaran sudah mencoreng kelembagaan DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Heri Punomo meminta Setwan mengambil langkah tegas dan segera menertibkan bawahannya seiring munculnya dugaan praktik percaloan dilakukan oleh anak buahnya.
Menurutnya, bukan tidak mungkin, nama sejumlah anggota dewan dicatut dalam praktik percaloan PPDB yang dilakukan oknum staf Setwan. Sehingga, memunculkan tudingan anggota dewan menjadi calo PPDB.
“Saya kira dari kasus ini, Setwan harus bisa menertibkan seluruh bawahannya agar kasus serupa tidak berulang. Jujur kami kecewa karena imbasnya ada pada kami anggota dewan yang sebelumnya dituding menjadi calo PPBD,” kata Herpur, sapaan akrab Heri Purnomo, Senin (25/07/2022).
Dengan terungkapnya kasus percaloan oleh RS, ia tak lupa mengingatkan kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi untuk tidak asal melempar tuduhan kepada anggota DPRD Kota Bekasi.
“Kami dituduh jadi calo, sekarang mereka menyebut calonya itu staf di DPRD. Jadi saya kira tuduhan dewan calo itu tidak relevan sehingga harus dicabut. Karena jelas stigma ini merugikan rekan-rekan anggota dewan,” kata dia
Semestinya menurut Her Pur, bila memang benar ada oknum anggota dewan melakukan percaloan, pihak BMPS bisa melaporkan dengan membawa bukti-bukti yang ada.
“Jangan asal tuding, kalau memang ada teman-teman dewan bermain laporkan saja,” tandasnya.
Nama RS muncul ke publik setelah BMPS Kota Bekasi beraudiensi dengan pihak Sekretariat DPRD. Dalam pertemuan itu, BMPS menyampaikan bahwa ada oknum Setwan berinsial RS berperan sebagai calo anak sekolah.
RS menurut BMPS berperan mengkordinir siswa yang tertolak masuk di sekolah negeri layaknya seorang pengepul.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengatakan modus RS, yakni mengkomunikasikan siswa yang tidak diterima melalui jalur PPDB Online dengan pihak tertentu agar bersiap masuk ke sekolah yang dituju.
Dalam aksinya itu, RS terang-terangan meminta uang muka kepada calon siswa sebagai bentuk keseriusan. Siswa yang tidak menyetor uang oleh RS langsung dihilangkan dari daftar.
Sementara terbongkarnya permain RS oleh pihak BMPS yaitu dari pesan WhatsApp. Pihak BMPS, menemukan bukti percakapan RS dengan seseorang terkait siswa sekolah.
“Yang kita tangkap di lapangan itu ada komunikasi antara salah seorang staf Setwan, yang mengkomunikasikan siswa yang tidak diterima masuk sekolah negeri akan masuk di tanggal 25 Juli 20222 dan disuruh segera ngumpulin Down Payment (DP) nya. Kalau yang engga mau udah di-delete aja gausah ditolong,” ungkap Ayung, Sekretaris BMPS Kota Bekasi saat membacakan isi chat WA kepada Bekasi Ekspres di area Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis (21/07/2022) lalu.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Hanan Tarya mengakui telah menerima laporan dari BMPS terkait RS.
Hanan juga membenarkan jika RS merupakan staf di Setwan begitu juga nomer handphone yang tertera dalam percakapan WhatsApp soal penerimaan siswa baru merupakan nomor handphone milik RS.
Soal itu, ia mengaku sudah mengklarifikasi langsung kepada RS, hanya saja hanya sekilas lantaran Hanan tengah terburu-buru.
“Saya baru ngobrol sekilas ya belum (detail), karena waktu itu saya mau ada acara, lebih detail-nya entar saya panggil lagi,”ujarnya.
Jika terbukti, ia menyebut akan ada sanksi yang diberikan sesuai prosedur yang berlaku. Saat ditanya lebih lanjut terkait status kepegawaian RS apakah TKK atau ASN, Sekwan enggan berkomentar dan terkesan menutupi.
Sebelumya, puluhan guru dari berbagai sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggeruduk kantor DPRD dengan melakukan longmarch dari Jalan Cut Mutiah, Margahayu, Bekasi Timur. Mereka menuding anggota DPRD Kota Bekasi turut menjadi calo pada proses PPDB Online.
“Kami guru sudah keluar dari ruang kelas dan turun ke jalan. Ini menandakan pendidikan di Kota Bekasi sedang tidak dalam kondisi baik baik tentunya. Kami ingatkan agar anggota Dewan Kota Bekasi jangan lah jadi calo PPDB Online,” ungkap seorang guru dalam orasinya di depan pintu masuk ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi Kamis, (21/07/ 2022) lalu.
Para guru yang tergabung dalam BMPS itu menyebut aksi yang dilakukan juga merupakan bentuk kekecewaan sekolah swasta atas sikap anggota DPRD Kota Bekasi yang terkesan terus menekan agar siswa titipan mereka bisa masuk di sekolah negeri dengan mendesak eksekutif untuk merubah Keputusan Wali Kota (Kepwal).
Adapun isi Kepwal yang ingin dirubah yakni berkaitan dengan jumlah rombongan belajar (rombel). Sesuai Kepwal jumlah satu rombongan belajar berisi 32 siswa, namun sejumlah oknum dewan ingin jumlah tiap rombongan belajar ditambah.
BMPS juga mengklaim telah mengantongi semua data dari oknum anggota dewan yang mencoba menekan kuota dan jumlah rombel, agar calon siswa titipan mereka di tingkat SMP bisa masuk dengan menambah jumlah daya tampung pada sekolah negeri di Kota Bekasi.
Hal tersebut menjadi ironis, sebab secara teknis dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan BMPS dengan Disdik Kota Bekasi, pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2022-2023 berjalan dengan baik.
Selain itu, Plt Wali Kota, Tri Adhianto dinilai masih komit dengan Kepwal yang sudah ditandatangani mengenai jumlah Rombongan belajar (Rombel) sebanyak 32 siswa ditetapkan untuk sekolah negeri.
Sekadar informasi, jumlah lulusan SD/MI di Kota Bekasi mencapai 42 ribu siswa. Sedangkan yang saat ini terakomodir di SMP Negeri sebanyak 13 ribu, sedang sebanyak 7 ribu siswa tertampung di MTS, adapun mereka yang tertampung di sekolah swasta baru 10 ribu. Dari data tersebut, maka masih ada 12 ribu siswa yang belum sekolah. Padahal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) saat ini sudah selesai.
“Kalau aspirasi kita untuk mengunci 32 siswa Per Rombel itu terlaksana maka kita tidak akan demo, tapi misalnya besok tanggal 25 Juli 2022 seperti informasi yang berkembang tadi jebol, kita akan turun lagi,” kata Sekretaris BMPS, Ayung Sardi Dauly. (RAN)
Leave a Reply