BEKASI TIMUR – Aksi unjuk rasa dilakukan oleh guru sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Gedung DPRD Kota Bekasi. Para guru meminta anggota dewan untuk menarik kembali siswa titipan mereka di SMP negeri dan tidak memaksakan untuk diterima karena proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah selesai.
“Jangan disalah artikan titipan dewan itu barang haram. Artinya, masyarakat tidak punya akses langsung ke pemerintah bagaimana memperjuangkan dirinya untuk anaknya bisa bersekolah secara gratis, tentu dititip ke anggota dewan yang terdekat dan itu adalah bentuk aspirasi,”kata Faisal, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, usai menerima perwakilan pendemo. Rabu, (17/70/2024).
Pada pembahasan Faisal dengan perwakilan aksi, disepakati para calon siswa kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri dapat masuk ke sekolah swasta secara gratis.
Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan meminta Pj Wali Kota melalui Disdik, Sekda dan para stakeholder Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mencarikan solusi terhadap ribuan calon siswa yang belum mendapatkan sekolah.
“Mungkin sebagian bisa masuk negeri maupun swasta, pesan saya tetap satu, yang tidak mampu wajib digratiskan,”ujarnya
Terpisah, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengungkapkan, sampai dengan penutupan PPDB, Pemkot, Disdik dan Pj Wali Kota masih berkomitmen dengan fakta integritas yang disepakati.
Namun setelah melakukan monitoring ke beberapa SMP negeri, pihaknya menemukan beberapa siswa yang ditahan karena dijanjikan oleh anggota dewan untuk bisa masuk sekolah negeri.
” Di dewan pun sebenarnya ada spare yang kita berikan, di Permendikbud itu kan 32 (jumlah rombel), di Kota Bekasi ada kebiasaan titip menitip, kita masih kasih spare 8, sehingga di tahun ini ketemu di angka 40,” terang Ayung.
Jumlah rombongan belajar (rombel) 40 di Kota Bekasi sekarang ini, menurut Ayung sudah melalui kajian yang cukup panjang, sehingga diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya akan berkurang menjadi 32 seperti yang ditetapkan oleh Permendikbud.
“Jadi dengan dewan, termasuk bang Faisal itu salah satu anggota dewan yang bergerilya, karena dewan pun, saya mendapat laporan dari Kadisdik bahwa penambahan yang 48 itu 60 persennya dari dewan dan 40 persennya dari A Yani ( Pemkot),”ujarnya.
Dari hasil pembahasan dengan Ketua Komisi I, lebihlanjut, Ayung mengatakan pihaknya minta ditutup penambahan jumlah rombel menjadi 48 dan disepakati untuk mencarikan solusi terkait siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kita sampaikan, bahwa swasta siap menampung anak – anak miskin dan juga digratiskan,”pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply