CIKARANG PUSAT – Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Teguh Andalan Rakyat (LSM BASTARA) melaporkan dugaan monopoli proyek APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin (09/11/2026).
Ketua Umum BASTARA, Fery Astoni mengungkap, Kepala Dinas SDABMBK, Henri Lincoln diduga memonopoli proyek agar dikerjakan oleh kontraktor pilihannya. Hal ini terungkap berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 Kabupaten Bekasi.
Sebelum diadakan pengadaan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tanggul Sriamur – Srimukti, Kepala Dinas SDABMBK, Henri Lincoln beserta PPK dan Tim Pendukung PPK telah melakukan diskusi yang akhirnya mengumumkan kontraktor Samsul Ma’arif alias H.Oong sebagai calon pemenang yang akan mengerjakan paket pekerjaan. Sang kontraktor kemudian menyiapkan perusahaannya yakni CV. Putra Mulia, lalu dilakukan pembahasan bersama terkait HPS dan etalase katalog elektronik yang nantinya akan ditayangkan. Dengan adanya pembahasan bersama tersebut, maka dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS telah terindikasi bocor dan disusun secara bersama antara PPK dan Penyedia.
“Tentu bisa dipastikan akhirnya CV. Putra Mulia meraih pekerjaan Pembangunan Jalan Tanggul Sriamur – Srimukti berdasarkan Kontrak Nomor 000.3.3/46/SP/PJL-DSDABMBK/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp 9.850.009.619,00,” beber Fery.
LSM BASTARA mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera mengungkap dugaan monopoli proyek yang terjadi di Dinas SDABMBK. Tentu Kejari harus berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti, baik penekanan terhadap pemulihan kerugian keuangan negara maupun adanya indikasi tindak pidana korupsi.
“Kami sudah melayangkan surat pelaporan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dalam waktu dua minggu lagi kami akan kembali untuk menanyakan perkembangan penanganannya. Harus ada efek jera terhadap para aktor monopoli proyek ini, nama – nama yang berkaitan dalam temuan BPK, juga terseret dalam pusaran kasus ijon proyek APBD Kabupaten Bekasi,” tandasnya.(RED)
Leave a Reply