CIKARANG PUSAT – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Angganita menyoroti infrastruktur fisik yang kondisinya sangat memprihatinkan.
“Seharusnya kondisi seperti ini menjadi prioritas utama dari pemerintah yang masuk dalam progres perbaikan. Segera dilakukan inovasi tanpa harus menunggu perencanaan di tahun berikutnya,”ungkap dia yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/07/2020).
Menurut dia, sebagai wakil rakyat di DPRD sudah hampir setahun ini sering melakukan sidak ke lapangan. Bahkan sering menemukan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, baik bangunan sekolah, jalan maupun jembatan.
Saat sidak ke TPST Burangkeng pun masyarakat setempat minta dibangun puskesmas yang memadai dengan fasilitas rawat inap.
“Saya sengaja memilih duduk di Komisi III yang bermitra dengan beberapa Dinas seperti PUPR, DLH, Dishub. Di sini saya mempertegas kepada mitra kerja untuk lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Mengingat saya adalah wakil rakyat dari dapil IV yang meliputi Tarumajaya, Babelan, Tambelang, Tambun Utara dan Sukawangi,”cetus wanita kelahiran Tarumajaya.
Wilayah bagian utara sendiri, kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, merupakan salah satu wilayah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Bekasi. Karena sudah ada industri besar, lalu adanya jalan Tol yang menghubungkan akses Cibitung-Cilincing yang pasti akan membuat wilayah utara semakin ramai dan menjadikan daerah yang berkembang.
“Pada intinya pembangunan harus ditingkatkan kembali spesifikasinya oleh pemerintah. Artinya pembangunan dibuat lebih merata dan bisa dinikmati bersama, dengan tujuan untuk mendorong mobilitas masyarakat di wilayah guna memacu pertumbuhan ekonomi,”kata dia.
Angganita juga menambahkan, bahwa setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Bidang Bangunan Negara, Bidang Jalan dan Jembatan maupun Sumber Daya Air di bawah naungan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi tidak sekedar membangun lalu jadi begitu saja, tetapi juga mesti mengedepankan kualitas bahan yang digunakan agar dapat bertahan lama (awet).
“Kita sebenarnya sangat malu, dimana masih ada infrastruktur yang sudah tidak layak tapi digunakan. Bahkan banyak yang mengatakan Kabupaten Bekasi sebagai daerah kaya dengan PAD tertinggi tetapi kondisi infrastrukturnya menyedihkan dibanding dengan daerah kecil,” ujar dia.
“Maka dari itu saya meminta DPUPR segera mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang tegas apabila ada rekanan maupun pemborong yang pekerjaannya didapati tidak sesuai, maka langsung di-backlist saja,” ujar dia lagi sambil mengakhiri wawancara.(ADV)
Leave a Reply