TAMBUN SELATAN – Desa Lambangsari, Tambun Selatan dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik dalam hal melakukan praktik baik pengelolaan dana desa. Apresiasi diberikan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) oleh Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/8/2020).
Terkait apresiasi yang dianugerahkan, Kepala Desa (Kades) Lambangsari Pipit Haryanti, mengaku hal tersebut sejatinya menjadi sebuah tolak ukur untuk terus berkomitmen dan menguatkan integritasnya dalam membangun desa, terlebih terkait pengelolaan dana desa.
“Kalau menurut saya sebetulnya tidak ada yang lebih dari kami, hanya saja memang dalam memimpin desa yang saat ini sudah dua tahun saya dan aparatur desa jalani, kami berkomitmen untuk taat dalam menjalani aturan regulasi pengelolaan anggaran desa,”ujar Kades akrab disapa Pipit kepada wartawan usai menerima anugerah apresiasi ANPK oleh Setnas Stranas-PK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/8/2020).
“Dengan apa yang kami dapat hari ini, semoga ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus lebih baik lagi dalam membangun desa yang bermartabat dan bersih,”ucap Pipit.
Tidak hanya Kades Lambangsari , dalam acara ANPK yang digelar, KPK juga mengapresiasi Kades Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kades Simber Agung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan Kepala Kampung Ivimahad, Marauke, Papua.
Dalam keterangan pers yang disampaikan, Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri menyampaikan, sasaran kegiatan ANPK mencakup dua hal, yaitu pertama, peneguhan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan setiap indikator capaian yang termuat dalam Stranas PK. Kedua, penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemda yang telah berhasil menjalankan beberapa aksi dari Stranas PK.
Terkait sasaran pertama, aksi ini akan menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow), yang disampaikan oleh Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Desa. Mereka adalah para pimpinan yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing.
Harapannya, dari gelar wicara ini akan membangun ulang pemahaman para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya.
“Terkait sasaran kedua, melalui forum ANPK ini akan diserahkan tanda penghargaan kepada beberapa kementerian, lembaga, dan pemda yang dinilai telah melakukan praktik baik (good practice) dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya. Harapannya, praktik baik ini dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan pemda lainnya,”ulasnya.
Sekedar diketahui, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hadir dan membuka acara ANPK secara virtual.(RED)
Leave a Reply