BEKASI TIMUR – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi berkunjung Ke Kota Bekasi, Senin, (5/3/2018) terkait kebijakan Ganjil-Genap di Tol Jakarta Cikampek yang mulai diberlakukan pada 12 Maret 2018.
Kebijakan pengaturan ganjil genap nomor plat mobil yang masuk Tol Jakarta- Cikampek arah Jakarta sesuai Permenhub 18 tahun 2018 tentang pengaturan lalin selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional di ruas Tol Jakarta-Cikampek.
Dalam kunjungannya Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan Menhub Budi Karya didampingi Pjs Walikota Bekasi dan Kepala BPTJ Bambang Prihartono mencoba menjadi penumpang Bus Transjabodetabek.
Bus Transjabodetabek disediakan sebanyak 21 Bus guna melayani masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya menuju wilayah Jakarta dengan jeda keberangkatan tiap perjalanan bus sekitar 10 Menit.
Titik keberangkatan ada dua dari Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Di Bekasi Barat, Bus transjabodetabek hadir dari Summarecon Bekasi dan Mega City. Sementara dari Bekasi Timur dari Grand Dhika City.
Titik kantong parkir juga tersedia di jalur keberangkatan dan tarif parkir flat seharga Rp 10000 per hari dengan menukarkan tiket transjabodetabek premium. Per orang ditarik tarif Rp 20000 untuk bus transjabodetabek.
“Tadi sudah coba bus trasjabodetabek dan sangat nyaman. Dari analisis tim bisa memangkas waktu perjalanan sekitar 30 menit daripada naik kendaraan pribadi,” ucap Ruddy Gandakusumah di lokasi.
Pjs Walikota Bekasi Ruddy Gandakusuma dalam kesempatan itu kepada media mengatakan pihak Pemkot Bekasi siap mensuport program kebijakan ini agar berjalan sukses.
“Pada prinsipnya kami siap mendukung dan koordinasi forum pimpinan daerah juga terus dilakukan,” ucap Ruddy.
Sebelumnya juga kata dia telah dilakukan rapat koordinasi instansi terkait seperti Dinshub, Satpol PP, Dinas Binamarga dan instansi vertikal seperti TNI, Polri dan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Ditanya mengenai antisipasi yang dilakukan pemkot Bekasi bila terjadi kemacetan di jalur arteri dalam kota Bekasi, Ruddy menyatakan kesiapannya.
“Ini sudah ada pengaturannya dan menjadi tugas Pemkot Bekasi dibantu Satlantas pengamanan jalur alternatif arteri,” ucap Ruddy.
Dengan diberlakukan ganjil-genap, Pemkot Bekasi siap menambah sejumlah personil dilapangkan dan petunjuk jalur bagi warga. Jalur alternatif menuju Jakarta via Kota Bekasi diantaranya melalui Jalan KH Noer Ali, Jalan Sultan Agung, Jalan Bintara Raya, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Komsen Jati Asih dan Jalan Pondok Gede.
“Dishub akan dibantu Satpol PP kalau perlu aparatur di wilayah dan instansi juga turun bisa hingga seminggu atau dua minggu pasca diberlakukan kebijakan ini,” pungkas Ruddy.
Sebelumnya dilaansir dari Detik.com, Badan dan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyebutkan pada 12 Maret 2018 akan diberlakukan kebijakan pengurai kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ada tiga kebijakan yang diimplementasikan untuk mengurai kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.
“Mengenai kemacetan di jalan Tol Jakarta-Cikampek, sudah diputuskan tiga kebijakan di rapat tingkat menko maritim, intinya semua K/L sepakat untuk melaksanakan kebijakan mengatasi kemacetan di Jakarta-Cikampek,” kata Bambang di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Bambang menuturkan, tiga kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan menteri perhubungan (Permenhub). Aturan yang pertama pemberlakuan adalah lajur khusus bus. Kedua, pengaturan lajur khusus kendaraan golongan III, IV, dan V. Ketiga, pengaturan untuk mobil pribadi dengan memberlakukan sistem ganjil genap di pintu tol.
“Ada tiga kebijakan, pertama lajur khusus bus itu di lajur 1 sebelah kiri jalan, kedua pengaturan truk dan sebagainya di lajur 2, ganjil genap itu jadi hanya di pintu tol, kalau di jalannya tolnya bebas,” kata Bambang.
Dia menjelaskan seluruh kebijakan ini berlaku pada pukul 06.00-09.00 WIB. Terkait dengan lajur bus berlaku dari Bekasi ke Jakarta. Sedangkan untuk yang ganjil genap hanya berlaku di pintu tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat saja.
“Jadi kalau yang dari pintu tol lain nggak apa-apa, kalau di pintu tol Bekasi Barat hari ini misalnya genap, terus ganjil masuk itu enggak boleh, cari pintu tol lain itu nggak apa-apa,” jelas dia.
Sebelum menerapkan pada 12 Maret 2018, Bambang mengaku pemerintah bersama stakeholder melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.
“Kebijakan ini sudah sosialisasi, sudah membagikan flyer di pintu tol, tadi juga sudah rakor dengan stakeholder terkait, dari perhubungan, PUPR, Jasa Marga, Kepolisan, kemudian kita undang Organda, Aprindo, Kawasan Jababeka, dan juga operator bus lain, dalam rapat itu semua sudah sepakat akan mendukung kebijakan tersebut, dan saya minta semua stakeholder sosialisasi, kita siapkan teknis dengan dinas kota bekasi menyiapkan rekayasa lalu lintas,” papar dia.
“Sekarang target implementasi sampai tanggal 12 Maret. Jadi nanti 12 Maret kita mulai implementasi, dengan harapan semua masyarakat terinformasikan dengan baik,” tutup dia. (GUN/ADV HUMAS)
Leave a Reply