PONDOKGEDE – Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Makmur Mandiri, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi laksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) di aula Kelurahan.
Pimpinan Kordinator LKM Makmur Mandiri, Achmad Dimianti memaparkan RWT suatu keharusan untuk dilaksanakan setiap tahun.
Tujuannya adalah kita sama- sama membicarakan dan melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan LKM tahun 2016 dan akan membicarakan progres kedepan berkaitan dengan pembangunan yang ada di wilayah Jatimakmur melalui RWT, pasalnya RWT juga termaktub dalam kegiatan musrenbang kelurahan Jatimakmur.
Pinta Dimianti, oleh karena itu kegiatan RWT pada hari ini supaya ada masukan yang baik dan hasil yang baik supaya nantinya ada pemerataan pembangunan di wilayah Jatimakmur. Baik yang melalui program musrenbang, juga melalui program P3BK sekarang ini menginduknya ke kecamatan, “Jadi sekarang ini program P3BK menginduknya ke kecamatan, bukan lagi ke Kapermas,” katanya.
Kalau musrenbang program yang sudah dilimpahkan ke pihak ketiga. Artinya masyarakat yang bahasanya cuma tau kalau disitu ada pembangunan. Sedangkan kalau program P3BK memang yang betul betul masyarakat harus aktif dalam pelaksanaannya.
“Jadi kalau masyarakat tidak ikut aktif program itu tidak bisa berjalan, karena program P3BK program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah dibantu yang namanya pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Senada dikatakan Asisten Kordinator Kota program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Yuliani Purnamasari bahwa LKM, BKM juga harus mengawal program KOTAKU sebagai kelanjutan program PNPM yang sudah selesai ditahun 2015.
Di Kota Bekasi,pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting didalam program KOTAKU.
“Jadi seyogyanya sebagai bagian dari program tidak ada pilihan bagi BKM, LKM untuk memilah dan memilih program mana yang harus masuk, karena BKM, LKM sudah menjadi lembaga yang representatif terpilih mewakili pemerintah dalam hal mengawal program pembangunan,”imbuhnya.
Lurah Jatimakmur, Marsinah mengatakan RWT pada prinsifnya sama dengan musrenbanh dimana RT,RW berembug mengajukan usulan pembangunan, maka diharapkan supaya usulan yang disampaikan yaitu yang skalaprioritas.
Bagi ketua RT RW yang belum mengajukan usulan supaya hadir dimusrenbang nanti, karana sangat penting guna penentuan kebijakan di lembaga eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan tahun 2018 yang betul betul dibutuhkan oleh masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya usulan usulan tersebut harus masuk ke e-planing mengingat seluruh pelakasanaan pembangunan sosial kemasyarakatan beranjak dari semua usulan usulan yang telah dimasukan kedalam e-planing,” katanya.
Hadir pada RWT, pengurus RT, RW, LPM, BKM, Binmaspol, Babinsa, Kader PKK ,Kader KPM dan Kasie Ekbang Kecamatan Pondok Gede, Syamsul Umar. (YAT)
Leave a Reply