CIKARANG PUSAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak Plt. Bupati Bekasi, Rohim Mintaredja agar segera melakukan pengisian jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes). Sebab, Plt. Kadinkes sebelumnya (Oded S Yahya) pun kini telah mengisi posisi baru, terhitung mutasi kemarin.
Ketua Komisi IV DPRD, Anden mengaku, desakan itu dilakukan demi terciptanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi secara lebih optimal. Menurutnya, jika jabatan Kadinkse hanya di Plt kan, dikhawatirkan akan menghambat kebijakan-kebijakan yang diambil, lantaran tidak memiliki kewenangan sepenuhnya, layaknya pejabat definitif.
“Kami dari komisi IV DPRD meminta pimpinan di Kabupaten Bekasi saat ini, yaitu Plt Bupati agar segera mengisi kekosongan jabatan Kadinkes. Hal itu dilakukan agar pelayanan kesehatan lebih maksimal,” ujarnya belum lama ini.
Anden mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi Pemkab Bekasi untuk mengulur waktu digelarnya Open bidding (lelang jabatan) Kadinkes. Terlebih, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, sudah dilakukan perampingan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor nomor 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah dalam perampingan OPD.
” Open bidding Kadinkes harus segera dilakukan. Mau mengunggu apa lagi, kan OPD lain juga sudah dilakukan pengisian pejabatnya,” jelasnya.
Meski mendesak segera isi jabatan Kadinkes, pihaknya tetap berharap agar dalam prosesnya nanti, dilakukan sesuai mekanisme. Tidak ada istilah suap menyuap atau jual beli jabatan dalam proses lelang jabatan Kadinkes. Artinya, sosok yang bisa menduduki jabatan Kadinkes, haruslah benar-benar pejabat yang berkompeten di bidang kesehatan. Sehingga, akan menghasilkan pejabat yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya.
“Kami juga meminta open biding dilakukan secara transparan, artinya tidak ada permainan curang dan sebagainya. Lelang jabatan harus dilakukan sesuai aturan yang ditentukan,” pintanya.
Ditanya kandidat calon Kadinkes, Anden menginginkan sosok pejabat yang memang berlatar belakang pendidikan kesehatan. Sebab kata dia, OPD seperti Dinkes bukan hanya mengurus administrasi saja, namun juga terkait pelayanan yang otomatis bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan yang dimaksud.
“Tapi kan susah, kalau yang mengisi seperti Plt kemarin, yang notabene bukan orang kesehatan,” pungkasnya.(ONE)
Leave a Reply