BANDUNG – Pembangunan megaproyek ‘kota baru’ Jakarta, ‘Meikarta’, oleh Lippo Group (melalui PT. Lippo Cikarang Tbk) mendapat respon positif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena akan berintegrasi dengan tata ruang provinsi terpadat penduduknya di Indonesia tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Deddy Mizwar pun menyatakan apresiasi kepada pihak Meikarta yang dipimpin Presiden Lippo Group, Theo L Sambuaga, untuk mengkonsultasikan pembangunan megaproyek kota dengan dukungan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara tersebut.
Deddy juga mengatakan, proyek properti Lippo Group, ‘Meikarta’, di Kabupaten Bekasi ini memang diminta terintegrasi dengan tata ruang metropolitan Bodebekarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Puncak Cianjur-Red).
“(Artinya), jangan sampai pembangunan di beberapa tempat secara sporadis justru secara tata ruang malah merusak bagian-bagian lain,” kata dia setelah bertemu Presiden Lippo Group, Theo L Sambuaga di ruangan kerjanya di Gedung Sate, Bandung, Jum’at (26/5).
Meikarta merupakan sebuah kota baru Jakarta yang bertaraf internasional, didukung sarana dan prasarana infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara. Untuk membangunnya, Lippo Group menggelontorkan dana investasi sekitar Rp. 278 triliun.
Terkait kedatangan perwakilan Lippo Group itu untuk berkonsultasi soal rencana proyek properti kelompok usaha di Kabupaten Bekasi, Deddy benar-benar mengapresiasinya.
“Kami apresiasi pada pihak Meikarta untuk mengkonsultasikan soal ini, karena memang berkaitan dengan Perda 12 tahun 2014 (tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan),” katanya lagi.
Disebut Deddy, pihak Lippo Group bersedia melakukan penyesuaian, agar pengembangan kota baru di Bekasi itu tidak menabrak aturan tata ruang dalam konteks pengembangan metropolitan.
Dikatakan, dalam Perda 12 tahun 2014 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan ada sejumlah lokasi pengembangan metropolitan, salah satunya Bodebekarpur yang dirancang menjadi pengimbang Jakarta.
“Kita sesuaikan bagaimana konsep menyeluruh tentang tata ruang Bodebekarpur jangan sampai tumpang-tindih. Saya kira tinggal sinkronisasi saja,” ujarnya seperti dilansir sejumlah media nasional termasuk Tempo.co.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pada Sekretariat Daerah Jawa Barat, Deny Juanda Puradimaja, mengatakan, pembangunan di wilayah yang ditetapkan sebagai bagian satu metropolitan dalam Perda 12/2014 itu memang harus terintegrasi.
“Sekarang ini kan orang membangun sendiri-sendiri. Nah ini harusnya dalam satu skema besar. Jadi ditata sedemikian rupa dalam skema (metropolitan) Bodebekarpur,” jelasnya.
Deny mengatakan, metropolitan Bodebekarpur itu merupakan satu kawasan metropolitan dengan dicirikan kawasan industri. Mayoritas industri manufaktur Indonesia misalnya berada di Jawa Barat. Dan sebagian besar berada di Kabupaten Bekasi.
“Sekarang terus berkembang hingga sampai ke sebagian Purwakarta,” ujarnya.
Disebut Deny, pemerintah provinsi akan mengkaji proyek properti Meikarta yang tengah disiapkan Lipppo Group itu di Bekasi. “Harapannya Meikarta itu salah satu perwujudan dari Bodebekarpur, kalau itu bagus. Kalau belum, akan diarahkan ke sana, untuk mensuport kawasan industri,” katanya lagi. Bodebekarpur sebagai penciri kawasan industri manufaktur Indonesia, di situ harus ada kampus, lembaga risetnya, jadi bukan hanya gedung-gedung itu, imbuhnya.
Presiden Direktur Lippo Group, Theo L Sambuaga mengatakan, dirinya sengaja menemui Wakil Gubernur Deddy Mizwar untuk melaporkan perkembangan proyek Meikarta tersebut.
“Kami mendapat arahan bagaimana kami mengkoordinasikan ini dengan perencanaan Pemprov Jabar sesuai Perda 12/2014 mengenai metropolitan, kemudian mengenai penataan ruang secara keseluruhan, dan kami siap. Siap untuk mengkoordinasikannya,” katanya.
Mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja itu menambahkan, pihaknya bersedia menyesuaikan proyek itu agar terintegrasi dengan rencana skema metropolitan Bodepekarpur yang dirancang pemerintah provinsi.
“Perda Pemprov Jabar ini ada yang mengatur area yang menjadi metropolitan yang semuanya harus disinergikan, disinkronkan. Nah kita sudah tentu siap. Karena perencanaan kami sudah mulai dari tahun 2012, mulai dari ‘Orange County’, berkembang menjadi sekarang ada Perda 12/2-14 yang memerlukan sinkronisasi, kami siap,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, Lippo Group baru mengumumkan rencana proyek properti Meikarta itu. “Kita baru umumkan, sekarang ini sudah di lapangan khusus mengalokasikan lahan. Lokasi ini untuk perumahan, taman, tower, dan tentu kami siapkan juga untuk universitas, dan berbagai sarana pendidikan lain, semua fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kami siapkan di situ. Sementara ini yang sudah disiapkan sekitar 130-140 hektare, selanjutnya akan berkembang terus sampai ke kawasan 500 hektare,” tutupnya.(ONE)
Leave a Reply