CIKARANG PUSAT - Kontroversi statement Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, berbuntut panjang. LSM Kompi bahkan meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika pada statement yang bersangkutan beberapa waktu lalu.
“Kalau dia (Sunandar-red) memang tidak bisa menjaga etika dalam berlembaga, yah apa boleh buat. BK DPRD harus tegas, copot saja Ketua Dewan seperti itu,” cetus Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy.
Siapapun dia, lanjut Ergat, seharusnya mampu menjaga dengan baik kredibilitas lembaga tempat ia bernaung. “Kecuali kalau memang yang bersangkutan sudah tidak betah,” tegasnya.
Dia menambahkan, sebagai Ketua Dewan, Sunandar seharusnya bersikap dan bertindak sesuai AD/ART dewan, menjaga kehormatan lembaga Legislatif itu, serta bertutur kata yang senada dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yakni monitoring Eksekutif.
“Jangan malah berdiri paling depan untuk membela sekelas Kabid bermasalah. DPRD itu lembaga kontrol, bukan sambung lidah pejabat eselon III. Jangan-jangan ada sesuatu dibalik pembelaan Sunandar ke Beni,” tutupnya.
Diketahui, beberapa waktu yang lalu, Sunandar mengirim rilis kepada awak media yang isinya klarifikasi tudingan ketidakharmonisan hubungan Legislatif dengan Kabid Bangunan Negara pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Dalam rilisnya, Sunandar mengklarifikasi alasan ketidakhadiran Kabid atas undangan DPRD. Sunandar juga mengakui kalau saat ini pihaknya telah dapat berkomunikasi dangan Kabid yang dimaksud. Selain itu, Sunandar juga sempat menilai absensi Kabid dan menganggap persoalan sebelumnya merupakan ‘miss communication’ saja.(ONE)
Leave a Reply