BEKASI SELATAN – Kotroversi Kartu Sehat Berbasis NIK yang dinilai membebankan APBD Kota Bekasi membuat Center for Budget Analysis (CBA), sangsi dengan kebijakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menggulirkan Program Kartu Sehat berbasis NIK yang bernilai 100 miliar, dan itu jelas-jelas kebijakan populis Rahmat Effendi, karena sejak awal tidak ada prosedur yang jelas dan ketat untuk praktik program di lapangan.
“Idealnya Program Kartu Sehat berbasis NIK, dijalankan berdasarkan kajian mendalam, mulai dari prosedur, petugas yang menjalankan, badan layanan yang terlibat, dan masalah yang muncul kemudian, juga yang terpenting penyimpangan yang mungkin terjadi,” ucap Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman kepada Bekasi Ekspres, Senin (28/8).
Menurutnya, masalah yang terjadi dengan Program Kartu Sehat berbasis NIK yang dijalankan Pemkot Bekasi, kriteria di atas sama sekali tidak dijalankan. Jadi pantas, kalau publik menilai ini program asal-asalan yang ujung-ujungnya cuma buang-buang duit.
Sangat disayangkan juga, kenapa program asal-asalan ini bisa lolos di legislatif. Berarti memang ada indikasi “Ada Main” antara Rahmat Effendi dan DPRD Kota Bekasi. “Kalau sudah begini tinggal tunggu saja masalah demi masalah yang akan muncul ke depannya,” sindir dia.
Yang jelas, kata dia, kebijakan populis tersebut, hanya menguntungkan Kepala Daerah Kota Bekasi, masyarakat awam merasa Rahmat Effendi begitu dermawan dan peduli dengan kesehatan warganya.
“Padahal mah buat jualan doang itu,” tukasnya. (GUN)
Leave a Reply