Dewan: Kalau Jadi Walikota, Saya Pecat Kepala Disdik Kota Bekasi

SAMBANGI SEKOLAH: Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan saat sambangi SDN Pekayon Jaya III, Senin (16/09/2019).

BEKASI TIMUR-Anggota DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang mengecam lambatnya penanganan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi dalam merespon pengajuan meubelair SDN Pekayon Jaya III, Bekasi Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan murid SDN Pekayon Jaya III selama 2 tahun belajar secara lesehan (ngedeprok) di dalam kelas, lantaran tidak tersedianya meja dan kursi. Pihak sekolah pun mengklaim setiap bulan sudah mengajukan permohonan hal tersebut ke Disdik Kota Bekasi, dan baru mendapatkan respon kemarin pada Minggu (15/09/2019).

“Jelas Dinas Pendidikan dari atas sampai bawah itu enggak beres. Maka harus dievaluasi, karena dari pihak sekolah setiap bulan sudah mengevaluasi dan mereka sudah mengadu (Ke Disdik). Setiap bulan mereka curhat, dan ini sudah 24 bulan lho, setelah diviralkan baru mereka direspon, ini menjadi bukti,” ujarnya saat ditemui awak media di kantor DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/09/2019).

Karena itu Nico meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

“Walikota harus mengevaluasi anak buahnya,ada kesalahan apa?, struktur kan sudah ada, dari Kepala Dinas (Kadis), UPTD-nya,ada pengawasnya, Kepala Sekolahnya, ada Kasinya, Kabidnya, masak bisa miss komunikasi selama 2 tahun?,” tandasnya.

Nico menduga adanya tekanan psikologis dari pihak sekolah, menurutnya hal itu terbukti dengan viralnya masalah di SDN Pekayon Jaya III berimbas mengemukanya permasalahan yang sama di daerah lain.

“Inikan terjadi sekarang di lintas daerah di kabupaten, Jatimulya tuh, inikan karena ketakutan dari pihak sekolah, kepala sekolah mau ngoceh di media.Mereka takut dipindahkan, enggak ngoceh juga kasian para muridnya. Artinya sekarang tidak boleh lagi seperti itu,” ujarnya.

Sebab, terlepas dari itu ada beban moral tanggung jawab pihak sekolah terhadap hak dan kenyamanan proses belajar mengajar para siswanya. Seharusnya pemerintah akan bertindak tegas kepada para pemangku jabatan terkait.

“Kalau saya jadi walikota, mohon maaf nih, saya pecat kepala dinas,terutama UPTD- nya, tidak ada ampun itu, inikan contoh buruk, di tengah kota yang metropolis ada sekolah yang seperti itu,ngedeprok begitu,saya pecat,” tandasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*