CIKARANG PUSAT – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi gelar rapat bersama dengan 23 camat.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenda Herman Hanapi menekankan bahwa dalam hal kewenangan di wilayah perlu ada penyelarasan, karena pajak dari PBB ini belum ketarik semua.
“Dengan pertemuan dan rapat bersama antara Bapenda dan Camat, mungkin barangkali ada masukan terutama masalah nilai PBB yang tadi baru buminya dan kemungkinan selanjutnya bangunannya bisa ditarik lagi di tahun yang akan datang,,”ujar Herman Hanafi diwawancarai di Ruang Rapat Bupati, Selasa (14/07/2020).
Jelas Herman, di situ banyak potensi, dimana tanah berubah jadi bangunan sedang nilai PBB-nya masih segitu saja. Maka Bapenda meminta bantuan kepada para camat agar penarikan pajak PBB bisa lebih maksimal lagi, karena di sana ada kolektor kecamatan, dan di desa agar bisa digiatkan lagi untuk menutup penerimaan pendapatan.
“Karena ada corona, sektor PBB diharapkan dapat menutup kelemahan yang kemarin,”katanya.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut dia, sudah tidak ada masalah. Bahkan penerimaan pendapatan sudah mencapai target dari pemasukan di triwulan I dan triwulan II.
“Untuk triwulan III ini berharap pemasukan PBB bisa di atas 30 persen,”masih kata dia.
Ke depan, kata Herman, tugas penerimaan daerah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda saja, tetapi juga diperlukan kebersamaan seperti kerja sama UPT di wilayah dengan stakeholder yang lain bisa ditingkatkan.
“Perlu dikoreksi lagi bagimana peran UPT di wilayah untuk bisa lebih aktif lagi bekerjasama dengan para camat di wilayah,”tandas dia.(DEJ)
Leave a Reply