JAKARTA – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021, FPHI Kabupaten Bekasi memberikan hadiah cap jempol darah untuk Bupati Bekasi dan Kadisdik di depan kantor KomnasHam RI, Senin (03/05/2021) malam.
Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana melalui siaran persnya berkata, dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin karut marut, mulai dari tata kelola dan management yang bobrok, tupoksi para pejabat Dinas Pendidikan yang amburadul, tidak ada transparansi, hingga mental Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) yang arogan dan anti kritik.
Dijelaskannya, hal demikian mengandung suasana gejolak batin yang dirasakan oleh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN di Kabupaten Bekasi,
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi, apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku pendidikan tersebut, miris kami melihat kenyataan tersebut,” ujar Andi.
“Kami berharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik, tapi kenyataannya terkesan adanya pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap hal kenyataan di atas,” ujar Andi lagi.
Andi pun menyebut pihaknya tidak mengerti apa yang ada di benak pemikiran orang nomer satu tersebut. Terkesan pemberangusan suara netral dan suara kritis bagi GTK Non ASN yang selalu menyuarakan kebenaran tapi barternya ancaman pemberhentian dan tidak diberikannya Jasa Tenaga Kerja (Jastek) selama 4 bulan, sejak Januari hingga April 2021.
“Dalam kondisi pandemi dan menjalankan ibadah puasa Ramadan serta menghadapi hari raya Idul Fitri, tega-teganya jastek ditahan hanya karena kami lantang mengkritik anti pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
Dia pun menyebut ada kesan pembiaran dari Bupati Eka Supria Atmaja terhadap kelakuan bawahannya (Kadisdik). Bahkan disinyalir ada skenario bersama antar mereka untuk memberangus dan menggusur GTK Non ASN yang vokal dan melakukan aksi-aksi moral dan sosial demi Bekasi lebih baik, berkualitas dan berdaya saing.
Menurut dia, hal ini demi menuju Kabupaten Bekasi yang clean government dan good governance, yaitu suatu penyelenggaraan management pembangunan di Kabupaten Bekasi yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan
efisien, penghindaran salah alokasi dana APBD dan dana investasi dalam pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrasi menjalankan disiplin anggaran.
Sehingga sambung dia, good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak harus diterapkan dalam pemerintahan di Kabupaten Bekasi.
“Maka dari itu FPHI dalam merayakan Hardiknas 2021 di depan kantor KomnasHam RI menyatakan sikap keras dengan membubuhkan cap jempol darah sebagai lambang kutukan keras agar ada penyelesaian gaji atau Jastek GTK non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum dibayarkan hanya kerena mereka pengurus dari FPHI yang bersuara vokal yang terus mengkritik Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan,” tegas Andi.
“Kami minta hak (jastek)
kami dibayarkan. Ini bukan keteledoran, tapi ini skenario dan pembiaran terhadap hal itu,” tegas Andi menambahkan.
FPHI juga meminta Kadisdik Carwinda untuk membuang sikap arogansi dan anti kritik.
Andi mensinyalir belum dibayarkannya jastek mereka dilakukan secara sengaja, lantaran simpul organisasi gerakan FPHI yang selalu bersuara vokal karena ingin menyelamatkan Kabupaten Bekasi ke depannya.
“Jika jastek tidak segera dibayarkan, maka kami akan terus berjuang sampai Kabupaten Bekasi kondusif.Kepada Bupati Bekasi kami minta segera mengambil sikap atas masalah ini, karena terkesan membiarkan dan diduga terlibat untuk menahan jastek GTK Non ASN,” katanya.
Seharusnya papar dia, Bupati Eka Supria Atmaja merasa bangga terhadap kontrol sosial dari para GTK Non ASN jika Bupati mau membangun Bekasi lebih maju, bermartabat dan bebas korupsi.
“Kepada masyarakat Bekasi, kami mengimbau dan mengajak “Mari Selamatkan Kabupaten Bekasi!,” pungkasnya.(RED)
Leave a Reply