BEKASI TIMUR – Tingginya kasus kebakaran di Kota Bekasi harus menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi. Dari beberapa kasus kebakaran baru-baru ini, Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Kebakaran terlihat kewalahan. Sehingga harus meminta bantuan Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi. Hal ini disesalkan Nicodemus Godjang, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rabu (15/09/2021).
Menurut Nico, sapaan akrab anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, ada ketidakpatutan dalam pemenuhan alat pemadam kebakaran. Hal itu yang menurut dia, harus segera dibenahi. Apalagi, Komisi 1 sudah mengusulkan Raperda Inisiatif tentang Sistem Penanggulangan Pemadam Kebakaran.
“Ini harus segera dibenahi. Agar tidak lagi terjadi kekurang sigapan dari Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) karena minimnya alat, termasuk mobil pemadam kebakaran di Kota Bekasi. Padahal, ada standarnya sesuai Permendagri,” ungkapnya.
Terlebih saat dirinya menanyakan langsung kepada Disdamkar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi 1 DPRD Kota Bekasi tentang alat kelengkapan pemadam kebakaran. Yang diakui Disdamkar hanya memiliki 14 unit mobil pemadam kebakaran.
“Coba, jumlah penduduk Kota Bekasi itu sekitar 2,4 juta lebih. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Tapi mobil pemadamnya hanya 14 unit. Ini bagaimana?” ingkap Nico, yang juga Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi ini.
Padahal, lanjut Nico, ada regulasi yang mengatur perbandingan satu unit mobil Damkar untuk 50.000 penduduk.
“Artinya, jika jumlah penduduk kota Bekasi 2,4 juta, Damkar Kota Bekasi butuh minimal 40 unit mobil Damkar. Jauh dari jumlah saat ini yang hanya 14 unit. Artinya butuh sekitar 26 unit. Ini kan sangat prihatin. Harusnya sejak awal ini menjadi perhatian Disdamkar. Padahal, Silpa anggaran setiap tahun ratusan miliar. Ini karena kurangnya perencanaan yang matang,” tegas Nico kecewa.
Sayangnya hingga saat ini Aceng Solahudin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran belum bisa dihubungi.(RED)
Leave a Reply