BEKASI TIMUR – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memperhatikan nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) honorer non ASN yang tidak lolos rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan TKK di Pemkot Bekasi dengan adanya ketetapan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di pemerintahan.
Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menetapkan untuk menghapus tenaga honorer pada 2023.
“Menyikapi hal itu, tadi kami sudah bertanya dengan kepala BKPPD berapa jumlah TKK yang ada di Kota Bekasi, dia bilang sekarang ini sudah berkurang, (menjadi) 13.318 (tiga belas ribu tiga ratus delapan belas),” ucap Bang Jek sapaan akrab Abdul Rozak, Senin (20/06/2022).
Dia memaparkan, dengan jumlah TKK yang dimiliki Pemkot Bekasi yang kini mencapai sebelasan ribu serta regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pengangkatan P3K , maka dikhawatirkan setengah lebih dari jumlah TKK yang ada, saat ini tidak akan bisa ditampung.
“Salah satu contoh di OPD ini penerimaannya tenaga administrasi untuk spesifikasi bidang tertentu dengan lulusan S1, itu tadi yang sampaikan kepala BKPPD. Namun demikian kalau kita lihat seperti itu rekruitment-nya tentunya hampir dari 14 ribu ini (TKK) lebih dari 50 persen yang terbuang kalau mengacu kepada peraturan yang tadi, rekruitment-nya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan,” terangnya.
Saat ini kata dia, pihaknya bersama OPD terkait tengah berupaya mencari solusi untuk merumuskan mekanisme agar semua TKK yang ada saat ini dapat terakomodasi di luar status P3K itu sendiri.
“Dalam hal ini makanya kami di Komisi I berusaha mencari solusi yang terbaik bagaimana keberadaan teman teman TKK ini masih tetap bekerja terlepas namanya apa, itu nanti yang akan kita rumuskan dengan Pemerintah Kota Bekasi,” pungkasnya. (ADV/SETWAN)
Leave a Reply