
BEKASI TIMUR – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menanggapi hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini dirinya menekankan pentingnya perbaikan kinerja yang harus dilakukan pada sistem Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekarang sudah ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya banyak hal – hal yang memang harus dievaluasi, pengurangan – pengurangan belanja perjalanan dinas, belanja OPD itu harus dikurangi. Karena memang capaian PAD kita kurang ya,” kata Sardi Effendi di Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis, (16/01/2024).
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan karena capaian PAD Kota Bekasi yang tidak dapat memenuhi target. Namun, Sardi juga menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) saat ini sudah diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
“Cuma memang LHP BPK kemarin sudah diterima oleh Pemda, kita tunggu tindaklanjutnya tentang PAD, berkaitan dengan pendapatan, pajak dan retribusi,”terangnya.
Terkait hal ini, pihaknya meminta kepada Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhammad untuk melakukan evaluasi terhadap para stakeholder di jajaran OPD penghasil PAD agar mampu bekerja lebih maksimal.
“Tentang target PAD yang tidak tercapai, kita minta PJ Walikota mengevaluasi seluruh stakeholder berkaitan dengan pendapatan, dinas-dinas penghasil, terutama itu kita minta dievaluasi oleh Pj,”pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply