BEKASI TIMUR – Puluhan perwakilan guru honorer murni Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mendatangi Kantor DPRD setempat. Mereka menuntut status kerja diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menanggapinya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda memaparkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengusulkan 3.487 tenaga honorer dalam seleksi penerimaan PPPK. Dari 3.487 yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), diantaranya telah mengakomodir beberapa dinas, dinas teknis maupun dinas spesifikasi profesi. Termasuk, Dinas Pendidikan yang di dalamnya ada 296 guru yang belum terakomodir.
“Sehingga dari yang 296 orang ini memiliki kegelisahan bagaimana nasib mereka, itulah yang tadi akhirnya mereka audensi dengan DPRD,” kata Rizki Topananda di Kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (15/10/2025).
Dalam audensi tersebut, para guru ditemui oleh Komisi I DPRD yang mencakup bidang Kepegawaian, Komisi IV dalam bidang pendidikan, dengan didampingi Dinas Pendidikan (Disdik) dan juga BKPSDM Kota Bekasi.
“Semua sudah terurai dan mendapatkan solusi, sehingga di berita acara tadi sudah disampaikan, bahwa 296 ini segera kita usulkan lagi untuk menjadi PPPK paruh waktu,”terangnya.
Dengan hasil berita acara yang menjadi penguat, dirinya optimis data yang disusulkan akan terealisasi, dan jika sudah terakomodir nantinya mereka akan dilantik bersama dengan PPPK tahap II yang telah lolos seleksi.
“Poin utama prosesnya di situ, sehingga hari ini kita buktikan bahwa Pemkot Bekasi, baik itu eksekutif maupun legislatif memiliki perhatian penuh terhadap dunia pendidikan, khususnya para guru,”ucapnya.
Komisi I menurut Rizki, sejak awal sangat memperhatikan soal detail PPPK dan permasalahannya. Ia menuturkan, sebelumnya juga ada honorer dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang melakukan audensi dengan Komisi I dan BKPSDM.
Dalam kesempatan itu, Rizki menyebut dirinya juga menekankan kepada BKPSDM supaya jangan lagi ada masalah serupa di dinas – dinas lainnya, dan jika ada potensi permasalahan akan muncul harus segera dimitigasi dan dicarikan solusi.
“Kita dari DPRD sangat mendukung terutama yang memang sudah haknya, mereka sudah bekerja di Pemerintah Bekasi dengan status apapun itu. Honorer yang memang sudah ada datanya untuk diajukan, jangan lagi terlambat oleh hal – hal teknis,”tukasnya.
Sebelumnya, perwakilan guru honorer, Agil Adamusofiyullah, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada Disdik, BKPSDM maupun Wakil Wali Kota Bekasi, namun tak kunjung mendapatkan solusi.
“Di situ Pak Wakil memanggil Dinas Pendidikan, dari situ keluarlah bahasa seperti masih bingung menunggu regulasi, sedangkan afirmasi di tahun ini berakhir,”ujar Agil yang juga pengajar di SD Negeri Mustikasari.
Ia merasa sudah sesuai, karena sebelumnya telah memenuhi syarat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengikuti seleksi PPPK tahap II. Di sisi lain, Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Panselda) sebelumnya juga telah mengeluarkan 3487 nama. Namun, yang masuk usulan hanya 3163.
“Jadi sekitar 300 honor murni, terutama di Dinas Pendidikan saja yang tertahan. Sedangkan analisis jabatan (Anjab) pusat, itu yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan. Apalagi di Kota Bekasi masih kekurangan guru,”terangnya.
Agil menyebut, rata – rata guru honorer murni di Kota Bekasi memegang jabatan rangkap, sebagai operator maupun tenaga pendidik untuk membantu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
“Tetapi kami selalu dianaktirikan, jangankan NIP (Nomor Induk Pegawai), diusulkan (menjadi PPPK) saja belum,”ujarnya.
Lebihlanjut, dirinya menegaskan bahwa seluruh guru honorer murni Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengikuti seleksi PPPK tahap II sampai dengan pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup). Oleh karena itu, mereka berharap dapat diangkat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebagai PPPK paruh waktu.
“Dengan adanya (PPPK) paruh waktu ini memang harapan kami semua, bahwasanya kita diakui di Kota Bekasi. Jangan tenaga kita saja yang diperlukan, tetapi kita tidak diakui,”tandasnya. (RAN)
Leave a Reply