BEKASI SELATAN – Puluhan Massa yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA AKSI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Kamis (11/8).
Angga Indrawan, pengurus Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusiaan dan Demokrasi (FSMKD) menjelaskan kepada media bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang pelayanan air tidak maksimal atau bobrok. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi setiap tahunnya menggelontorkan uang APBD puluhan milyar untuk meningkatkan pelayanan air mium kepada pelanggan dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs), namun jauh panggang dari api.
“20 tahun lebih PDAM Tirta Bhagasasi disusui APBD Kota dan Kabupaten Bekasi, setiap tahun puluhan milliar untuk peningkatan pelayanan, namun yang didapat pelanggan keluhkan air kecil dan keruh. Artinya pengelolaan jauh dari harapan” ucapnya sambil menunjukkan foto air keruh PDAM Tirta Bhagasasi wilayah Bekasi Utara
Ia pun menjelaskan laporan audit independent dan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar setiap tahunnya menemukan kesalahan administrasi dan kerugian Negara. Lalu, soal penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi oleh Bupati dan Walikota, dirinya menilai keduanya mengangkangi Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum sebagai acuan pengelolaan.
“ Pemendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 18 menyatakan unsur Dewan Pengawas terdiri dari 3 unsur, loh ini malah 2 unsur. Hanya unsur birokrat dan unsur pelanggan. unsur profesionalnya mana?. jika Dewan Pengawasnya dari proses yang tidak benar maka mengawasinya pun jadi tidak benar, apalagi mereka rangkap jabatan strategis,” kesalnya.
Mahfudin Latif, Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) yang juga kordinator aksi menyoroti biaya administrasi dan pemeliharaan sebesar Rp. 8.000,- / bulan / pelanggan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas.
“Kami minta Berita Acara (BA) penggunaan uang tersebut namun tidak digubris. Kami curiga, karena Rp. 8.000,- per bulan dikali 165 ribu pelanggan tahun 2012 dalam setahun mencapai 15 milliar lebih,” beber Latif dalam orasinya.
Di tempat berbeda, Dedi Rahmadi Sekretaris Jendral (sekjend) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (JEKO) mengaku mendukung langkah-langkah kritis yang dilakukan elemen lain dalam mengawasi kinerja PDAM Tirta Bhagasasi dalam mengelola uang Negara untuk pelayanan masyarakat dalam pelayanan air.
“Kami (LSM JEKO) dukung, karena kami sejak dulu intens dan fokus mengawasi kinerja PDAM Bhagasasi dan sering ditemukannya fakta-fakta yang menyimpang dari kaidah perencanaan, seperti pembangunan kantor pusat PDAM Tegal Danas,” ujar Dedi.
HIngga pukul 14. 45, peserta aksi tidak diterima perwakilan dan juga tak ada perwakilan dari pihak PDAM Tirta Bhagasasi, baik jajaran Direksi, Dewan Pengawas maupun Humas untuk menemui peserta aksi. Meski demikian, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.(JRO)
Leave a Reply