CIKARANG PUSAT – Sinkronkan tema HUT RI ke 72, ‘Indonesia Kerja Bersama’, sekaligus peringati hari jadi Kabupaten Bekasi ke 67, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi meminta mitra kerjanya di eksekutif untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
“Untuk membangun Kabupaten Bekasi, sesuai tema ‘Indonesia Kerja Bersama’, saya tegaskan sekali lagi kepada OPD mitra kerja kami, untuk maksimalkan penyerapan anggaran. Khususnya bidang fisik,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin.
Dia mengatakan, optimalisasi penyerapan anggaran yang dimaksud, adalah bagaimana Dinas fisik mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan baik. Seperti perbaikan dan pelebaran jalan, serta jembatan. Selain tentunya juga sarana pendidikan dan kesehatan.
“Selain kerjaannya selesai, tentunya juga harus tepat waktu dalam menyerap anggaran tersebut,” ujarnya.
Politisi Golkar itu mengaku, Komisi III sejauh ini telah melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan monitoring dengan baik. Tinggal bagaimana OPD terkait memaksimalkannya. “Utamanya kegiatan fisik yang anggarannya besar, seperti kemarin kita sudah terjun langsung ke RSUD di Cabangbungin. Lalu ke SMPN 1 Cikarang Selatan. Kami juga selalu koordinasi dengan Dinas yang membidanginya, yakni Dinas PUPR,” jelasnya.
Kardin berharap, tema ‘Indonesia Kerja Bersama’ tahun ini, dapat menjadi refleksi bersama. Tujuannya, agar Pemerintah Daerah dapat lebih bersinergi dan mengedepankan kerjasama antar kedua lembaga itu.
“Dengan demikian, tema kerja bersama tidak hanya sebatas tema, tetapi juga dapat diimplementasikan di seluruh instansi di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya mitra kerja Komisi III, demi terwujudnya pembangunan dan kemajuan Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
Terpisah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi optimis, penyerapan anggaran dapat terselesaikan pada Bulan November 2017. ”Karena saat ini sudah dilakukan lelang kegiatan, pemenang lelang sudah dapat menjalankan pekerjaan,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno.
Adang mengakui, penyerapan anggaran tahun ini memang dirasa lambat. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala utamanya. Diantaranya, adanya mutasi dan rotasi yang mengharuskan pengkajian, pemetaan, dan pembahasan ulang, demi optimalisasi penyerapan anggaran.
“Dalam hal ini, rotasi dan mutasi sudah memakan waktu selama tiga bulan. Sehingga, harus ada perubahan aturan maupun pengelolaan ulang. Dikarenakan dalam hal ini, harus sesuai regulasi, sehingga nilai-nilai atau aturan tidak melebar dan terhindar dari tindakan korupsi,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Adang, tahun ini notabene tahun politik. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017, tak pelak membuat pekerjaan menjadi terhambat. Sebab, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat memokuskan diri kepada pekerjaannya.
”Dan tentunya, saat pemilihan kepada daerah tersebut, tidak dapat dilakukan pengerjaan yang disebabkan adanya kepentingan politik,” ucapnya.
Namun demikian, sambung dia, adanya kendala diatas, tidak akan merubah target maksimalisasi penyerapan anggaran. Karena, saat ini sudah masuk tahap pelelangan, penentuan pemenang, proses pengetikan, serta pengerjaan.
“Dan setelah itu, pelaksana kegiatan akan menyerahkan berita acara guna mencairkan anggaran, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kami yakin, Bulan November ini semua kegiatan dapat terselesaikan dengan baik,” tandasnya.(ADV/ONE)
Leave a Reply